DP3AKB JABAR BIDANG PPA MENGGELAR RAPAT KOORDINASI DALAM MENCEGAH TPPO DI JAWA BARAT

PBN,,Bandung – Provinsi Jawa Barat dilaporkan belum terbebas dari kasus perdagangan orang. Catatan kasus yang tergolong extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa itu masih tinggi terjadi di beberapa daerah di Jabar.

Mengutip data di laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, kasus perdagangan orang, terutama untuk anak dan perempuan di Jabar masih terbilang mengkhawatirkan. Dalam 3 tahun terakhir, jumlahnya masih berada di angka puluhan bahkan pernah mencapai seratusan berdasarkan catatan kasus tersebut.

Dalam hal ini sebagai bentuk upaya pencegahan DP3AKB jabar melakukan dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang pada hari senin 29 mei 2023 bertempat di Gedung sekoper Cinta kota bandung yang dihadiri juga oleh FAD Jabar serta deluruh dinas di lingkungan provinsi jawa barat baik secara online maupun offline.

“Tujuan diadakannya Rakor tersebut utuk menyamakan semua persepsi Dan meningkatkan kerjasama lintas OPD dalam upaya pencegahan TPPO yang terjadi di jawa barat” ungkap eva Faandora (sekertaris Dinas DP3AKB jabar).

Selain itu hadir pula Kombes. Pol. Mulia Nugraha Selaku Kepala BP3MI Jawa barat yang mejadi nara sumber dalam rakor tersebut, dimana mulia memaparkan sejumlah data dan yang terjadi dilapangan mulai dari orientasi pra pemberangkatan OPP serta tempat penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) serta kepulangan dan penanganan kasus yang terjadi dilapangan.

“Dengan melakukan kolaborasi semua stekholder dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bagaimana cara PMI terdaftar secara resmi atau llegal sehingga dapat terpantau secara seksama serta aman dalam bekerja selama di tempat mereka bekerja.” Pungkas mulia.

BP4MI juga meluncurkan aplikasi yang bisa diakses dan bisa di download melalui APP Store oleh siapapun yang akan menjadi PMI, aplikasi tersebut menyediakan layanan bagaimana cara berangkat ke luar ngeri dan syarat=syarat apa saja yang diperlukan oleh PMI.

Tidak luput juga M. Dewi Candra Sebagai SATGAS TPPO : KANIT II / TPPO SUBDIT IV / RENAKTA yang hadis sebagai salah satu Nara sumber Rakor mengungkapkan “sebagai petugas akan melakukan semaksimal mungkin apapun upaya dalam TPPO walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, dengan hati Nurani sebagai manusia harus tetap membantu korban TPPO yang berada di luar sana yang mereka juga tidak menyadari bahwa mereka sudah dibohongi secara unprosedural oleh para calo-calo yang tidak bertanggung jawab.” ungkapnya.

Dengan mengadakan rakor ini diharapkan semua lintas sector bias satu persepsi dan saling bahu membahu dalam membantu upaya pencegahan dan menekan jumlah TPPO di jawa barat sebagai bentuk perlindungan hokum dan memberikan pelayanan terbaik serta memberikan rasa nyaman untuk masyarakat yang akan menjadi PMI. (KZ)